KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS SOSIOLOGI-POLITIK PENDIDIKAN MASA ORDE BARU HINGGA ERA REFORMASI

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan negara terhadap pendidikan Islam di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi dalam perspektif sosiologi-politik pendidikan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi antara negara, agama, masyarakat, dan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan berlangsung dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dengan orientasi pada stabilitas politik dan integrasi nasional. Kondisi tersebut memengaruhi posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam aspek kelembagaan, kurikulum, pembiayaan, maupun pengakuan negara. Sementara itu, era Reformasi membawa perubahan mendasar melalui demokratisasi, desentralisasi, dan penguatan regulasi pendidikan yang memberikan ruang lebih luas bagi perkembangan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dokumen pendidikan, buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara historis-kritis dengan menggunakan perspektif sosiologi-politik untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan, relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta posisi sosial pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terhadap pendidikan Islam mengalami perubahan dari pola kontrol dan integrasi yang bersifat sentralistik pada masa Orde Baru menuju pola pengakuan, integrasi, dan penguatan kelembagaan pada era Reformasi. Meskipun demikian, perubahan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghapus ketimpangan struktural dalam aspek pembiayaan, kualitas, akses, dan posisi kelembagaan pendidikan Islam. Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam memerlukan kebijakan negara yang lebih egaliter, inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar pendidikan Islam tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga memiliki posisi yang setara dan strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.

Kata kunci: kebijakan negara, pendidikan Islam, Orde Baru, Reformasi, sosiologi-politik pendidikan.