HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Abstract
Abstrack
This article aims to analyze further the law of marriage registration from a maqashid sharia perspective. The method used in this article is library research using library research related to the concepts and regulations for marriage registration that apply in Indonesia and combined with a maqashid sharia perspective. The results found in this article are, first, marriage registration is an obligation that is legalized in legislation to achieve certainty, order and legal protection for a marriage. Second, the status of marriage registration is an administrative requirement, not the validity of the marriage, because the validity of the marriage is still based on the religious legal provisions of the marriage actor. Third, the determinant factors causing many violations of the marriage registration law include the community's low awareness and understanding of the law, their apathy towards the law and the lack of firmness in the marriage registration law. Fourth, this violation, based on the maqashid sharia perspective, has a negative impact on the status of the wife, children and marital assets which must therefore be prevented. Prevention is intended to be preventive, curative and anticipatory by showing negative consequences and providing sanctions for violators.
Keywords : Recording, Marriage, Maqashid Syari'ah
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh tentang hukum pencatatan perkawinan perspektif maqashid syari’ah. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research dengan menggunakan kajian Pustaka yang berhubungan sengan konsep dan peraturan pencatatn perwakinan yang berlaku di Indonesia serta dikombinasikan dengan perspektif maqashid syariah. Hasil yang ditemukan dalam artikel ini yaitu, pertama, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang dilegalkan dalam perundang-undangan untuk mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi suatu perkawinan. Kedua, Status pencatatan perkawinan adalah sebagai persyaratan administratif, bukan validitas perkawinan, karena validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum agama pelaku pernikahan. Ketiga, Faktor determinan penyebab banyaknya pelanggaran terhadap hukum pencatatan perkawinan di antaranya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, sikap apatis mereka terhadap hukum dan ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Keempat, Pelanggaran ini berdasarkan perspektif maqashid syari’ah berdampak negatif terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan yang oleh karenanya harus dicegah. Pencegahan dimaksud bersifat preventif, kuratif, dan antisipatif dengan menunjukkan akibat negatif, dan memberi sangsi hukuman bagi pelanggarnya.
Kata Kunci Pencatatan. Perkwainan, Maqashid Syari’ah