FRAGMENTASI OTORITAS DAN REKONSTRUKSI TATA KELOLA ZAKAT DI INDONESIA: PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

Abstract

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami institusionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Namun, penguatan otoritas legal negara belum sepenuhnya menghilangkan fragmentasi otoritas dalam praktik pengelolaan zakat. Masyarakat masih mempertautkan zakat dengan otoritas keagamaan, kepercayaan sosial, masjid, dan lembaga berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan menganalisis struktur otoritas pengelolaan zakat dalam hukum nasional dan fikih siyasah, menjelaskan fragmentasi otoritas antara negara, ulama, lembaga zakat, dan masyarakat, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola zakat berbasis collaborative governance. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-konseptual dengan dukungan data sekunder empiris dari laporan resmi pengelolaan zakat nasional, dokumen regulasi, dan literatur akademik. Artikel ini berargumen bahwa problem zakat di Indonesia tidak hanya terletak pada kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan, tetapi juga pada belum terbangunnya desain kolaborasi yang menghubungkan otoritas legal, legitimasi normatif-keagamaan, kapasitas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif fikih siyasah, negara memiliki tanggung jawab mengelola zakat berdasarkan prinsip kemaslahatan, tetapi tanggung jawab itu perlu dijalankan melalui tata kelola yang mengakui peran ulama, BAZNAS/LAZ, masjid, dan masyarakat. Model yang ditawarkan adalah hybrid-collaborative governance, yaitu tata kelola zakat yang memadukan kepastian hukum, legitimasi keagamaan, partisipasi multiaktor, akuntabilitas, dan orientasi maslahat publik.